Wajib Belajar 9 Tahun dirasa masih belum merata dan berkeadilan. Belum semua daerah merasakan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama. Sehingga, program Wajib Belajar 9 Tahun ini perlu dievaluasi.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra usai Rapat Kerja antara Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Rabu (10/06/15).

“Misalnya di Provinsi Jambi, pendidikan di desa itu masih sangat minim. Belum tentu ada Sekolah Dasar (SD) di setiap desanya. Sementara sekarang kita sudah bermimpi untuk program wajib belajar 12 tahun. Saya punya ide dan pemikiran, kita tuntaskan dulu wajib belajar 9 tahun. Jangan mencari program pencitraan saja,” tegas Sutan.

Politisi F-Gerindra ini meminta agar Mendikbud mengevaluasi program wajib belajar 9 tahun terlebih dahulu. Terutama, pendidikan itu harus merata dan adil. Apalagi, setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan yang sama, dimanapun keberadaannya. Jika sudah tuntas, baru kemudian meningkat ke wajib belajar 12 tahun.

“Program wajib belajar 9 tahun ini perlu dievaluasi dulu. Apakah sudah merata dan berkeadilan. Apalagi, jika menjadi wajib belajar 12 tahun, ini berkaitan juga dengan anggaran. Alangkah lebih baik tuntas dulu yang 9 tahun, baru meningkat pola 12 tahun,” ketus Politisi asal Dapil Jambi ini.

Sebelumnya, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, Angka Partisipasi Kasar pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama dan setingkat, mencapai 96,91 persen. Namun, masih ada 177 Kabupaten dan Kota yang nilai APK-nya masih di bawah 95 persen. (sf) Foto: Naefuroji/parle/od